Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam program konversi minyak tanah ke gas. Namun masih banyak masyarakat Sulut yang menolak konversi minyak tanah ke gas. Karena masyarakat Sulut masih trauma pada kejadian-kejadian lalu di pulau jawa.

Untuk mensukseskan program konversi minyak tanah ke gas tersebut  diharapkan   dilakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (Kadin ESDM) Sulut Johny S. Lolong saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Propinsi Sulut  (Tim Kunker) yang dipimpin Teuku Riefky Harsya dengan Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil di Manado beberapa hari lalu.

Menjawab pernyataan Kadin ESDM tersebut, Anggota Tim Kunker Zainudin Amali menyatakan bahwa memang yang menjadi kelemahan dari program tersebut adalah sosialisasi kepada masyarakat pengguna.

Menurut Zainudin, pemerintah telah memberikan tugas kepada  delapan instansi untuk bertugas mensosialisasikan konversi minyak tanah ke LPG namun menemui berbagai kendala.

Kemudian  pendanaan di masing-masing instansi tentang program ini sampai APBN 2011 belum dicantumkan secara jelas. “Itulah kenapa  saat operasionalisasinya di lapangan terjadi “agak kisruh”,” terangnya.

“Sebagaimana dalam pemberitaan media, sebenarnya tidak sepenuhnya  seperti itu, tetapi karena yang mengemuka adalah insiden-insiden, maka itulah yang kemudian ditangkap masyarakat sehingga masyarakat menjadi trauma,” paparnya.

Zainudin yang juga sebagai Ketua Panja Konversi Minyak Tanah ke Gas Komisi VII DPR menjelaskan bahwa dari perjalanan konversi, penghematan yang didapatkan  sudah cukup banyak. Tetapi tidak menjadi alasan satu-satunya untuk membiarkan ekses-ekses yang mungkin terjadi akibat dari konversi ini.

 Koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan di tingkat daerah menjadi salah satu kendala. Khususnya dengan adanya  otonomi daerah yaitu yang berkaitan langsung dengan kementerian-kementerian di tingkat pusat ada beberapa tempat yang tidak bisa nyambung langsung dengan kementerian di tingkat daerah.

“Hal inilah yang oleh panja dirumuskan sebagai langkah supaya tetap berjalan dan menjadi rekomenadi pemerintah pusat,” imbuhnya.

Selain itu  beredarnya barang-barang yang mengakunya sudah SNI tetapi sebenarnya tidak. “Sebenarnya agak sulit, karena kita agak sulit melarang orang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, apalagi ditempat-tempat terpencil,” tambah Zainudin.

Zainduin mengharapkan bantuan Pemerintah Daerah Sulut  untuk memberikan  catatan kejadian-kejadian di Sulut terutama di tingkat Kecamatan ke bawah. Karena di tingkat Kabupaten masih bisa dipantau, dan barang-barang yang diproduksi di luar SNI tidak mudah dikenali masyarakat,

Hal ini dimaksudkan agar  masukan-masukan dari daerah  ini akan menjadi masukan yang baik untuk mempercepat soal produksi acecoris.

Karena ternyata hasil dari bareskrim ledakan yang disebabkan tabung hampir tidak ada, tetapi ledakan yang disebabkan oleh regulator, selang dan sebagainya itulah yang menjadi penyebab. Dan  penyebab lain yang diduga  menjadi penyebab utama adalah pengoplosan.

“Namun karena di Sulut ini belum memulai konversinya, mohon dinas pertambangan untuk bekerja sama dengan kepolisian,  disparitas harga menyebabkan orang mencari keuntungan dengan jalan pintas yaitu dengan mengoplos,” papar Zainudin.

Zainudin menjelaskan bahwa  untuk sosialisasi ini di tingkat pusat pertamina sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan baik yang secara umum maupun organisasi keagamaan yang besar khususnya di pulau jawa.

“Mungkin di Sulut juga bisa dipakai pola itu bekerjasama dengan organisasi-organisasi keagamaan yang  aktivitasnya sampai di tingkat Keluharan/Desa,” jelas Zainduin mengakhiri. (sc)